5 Cara Mengatasi Pembangunan Ilegal di Indonesia
Bagaimana cara mengatasi pembangunan ilegal, serta berikan 1 contoh cara mengatasinya! Kalau kamu ditanya hal demikian, apa yang bisa kamu lakukan? Tentunya beberapa hal bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengindari pembangunan ilegal yang tidak memiliki izin dan cenderung merugikan bagi lingkungan.
Menurut Siagian, Pembangunan adalah rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu entitas, dalam rangka pembinaan. Pembangunan yang dilaksanakan harus diusahakan dan direncanakan secara sadar.
Artinya pemerintah pusat atau daerah sebagai stakeholer harus mampu memperhatikan pembangunan daerah marginal demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Apa tujuan dilakukan pembangunan? Tentu saja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Ada banyak investasi terhadap sektor usaha yang hingga saat ini terus dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Akan tetapi, seringkali bahwa usaha dan niat baik itu tidak direalisasikan dengan cara cara yang baik. Sehingga muncullah pembangunan ilegal tanpa izin dari pemerintah.
Hal ini mengakibatkan banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran berbagai norma kehidupan masyarakat di daerah marginal.
Cara Mengatasi Pembangunan Illegal
Untuk menghindari praktek mark up dari kontraktor dan pejabat setempat, maka bisa diaudit oleh tim internal seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi pembangunan illegal atau tanpa izin, check these out!
Meningkatkan Regulasi Perizinan
Pembangunan ilegal bisa terjadi akibat tidak adanya regulasi. Pada tingkat kota kabupaten, umum nya ini sering terjadi. Dengan meningkatkan pengawasan, yaitu memastikan setiap proses perizinan pembangunan diikuti dengan aturan yang ketat.
Dengan adanya aturan atau regulasi yang jelas, maka setiap pihak akan berhati hati jika ingin melakukan pembangunan. Terutama dokumen AMDAL dan persyaratan lain yang harus dipenuhi.
Penyederhanaan Proses
Kenapa para pengusaha selalu proter terhadap birokrasi di Indonesia? Karena ini bisa membuat setiap iklik investasi menjadi mandek. Maka salah satu solusi untuk mengatasi pembangunan ilegal adalah dengan menciptakan proses perizinan yang lebih transparan dan efisien.
Menciptakan kepengurusan birokrasi yang singkat, dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan paperless. Hal ini akan membuat masyarakat tidak merasa perlu melakukan pembangunan ilegal karena birokrasi yang rumit.
Baca juga : Contoh Modernisasi Ekonomi di Indonesia
Penegakan Hukum Harus Tegas
Setiap pelanggaran pembangunan ilegal, misalnya pertambangan yang tidak memperpanjang izin, ruko yang tidak ada IMB nya, dan sebagainya harus ditindak dengan tegas tanpa pandang bulu.
Selain itu harus rutin melakukan inspeksi atau pengawasan ke lapangan. Lakukan inspeksi berkala terhadap setiap proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut.
Dengan penegakan hukum konsisten, dan sanksi yan tegas, maka setiap pelaku akan berpikir ulang untuk melakukan pembangunan ilegal sehingga ini akan memiliki efek jera.
Untuk itu, pemerintah bisa membentuk tim khusus yang terdiri dari pihak berwenang untuk fokus pada kasus pembangunan ilegal, termasuk penegak hukum dan dinas terkait.
Sosialisasi
Pembangunan ilegal harus diperkenalkan kepada masyarakat. Terutama tentang risiko dan konsekuensi dari pembangunan ilegal yang bisa mengakibatkan kerugian materil dan non materil. Kegiatan seperti sosialisasi, pengenalan dan seminar ini bisa dilakukan melalui media seperti koran, facebook page, seminar, atau pertemuan dengan masyarakat secara langsung.
Selain itu, pemerintah juga harus bekerjasama dengan perusahaan dan kontraktor, untuk merikan pelatihan mengenai peraturan yang berlaku serta cara mendapatkan izin dengan benar dari pemerintah.
Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi
Sistem Informasi Geografis (GIS) bisa dimanfaatkan untuk memantau dan menganalisis pembukaan lahan baru. Izin tambang, pemanfaatkan sumber daya hutan dan sebagainya. Teknologi geografi seperti ini bisa membantu dalam mendeteksi perubahan penggunaan lahan yang mencurigakan dan ilegal.
Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan aplikasi pelaporan berbasis android dan iphone, sehingga masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif untuk melaporkan adanya pembangunan ilegal disekitar mereka kepada otoritas setempet dengan mudah.
Kerjasama dengan Pihak Lain
Menjalin kemitraan dengan pihak lain adalah solusi yang tepat untuk menciptakan keharmonisan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti misalnya pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan Media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta dan sebagainya.
Sehingga hal ini dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antara Pusat, Provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk memastikan adanya dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi pembangunan ilegal.
Kesimpulan
Hal ini demi mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.
Semoga pembahasan dari kosngosan.com diatas bisa bermanfaat buat kalian. Jika merasa artikel ini bermanfaat, silahkan share dan bookmart ya. Sampai jumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.
