11 Kliping PKN tentang HAM, Pancasila dan Kewarganegaraan
Buat kamu yang sedang mencari contoh untuk pembuatan kliping, mungkin bisa mencari berbagai referensinya pada ulasan kali ini. Salah satunya adalah kliping untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau sering kita singkat PKN.
Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan memang menjadi salah satu yang wajib untuk diajarkan di sekolah formal. Dengan Mengikuti pendidikan ini diharapkan para siswa bisa lebih memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kalau kita berbicara mengenai pengertian kliping, kliping adalah suatu kumpulan dari bagian-bagian buku koran atau majalah, yang digunting dan dijadikan satu memiliki suatu topik tertentu. Biasanya kliping ditempel pada kertas kemudian dikumpulkan. Ada banyak sekali contoh kliping yang bisa kamu buat, seperti kliping sejarah, ekonomi, olahraga, kliping tentang bencana alam, IPS dan materi lainnya
Lalu bagaimana cara membuat kliping yang kreatif dan unik? Kamu harus memiliki referensi yang lengkap dan membuat suatu konsep Kliping yang berbeda dari yang lainnya. Jangan hanya menggunting bagian tanpa melakukan kreasi. Jadi dalam membuat kliping juga dibutuhkan keterampilan dan kreativitas sehingga bisa menciptakan hasil Kliping yang menarik perhatian
Baca dulu : Contoh Kliping Bencana Alam di Indonesia
Komnas HAM: Indonesia tidak Punya UU Menghilangkan Kewarganegaraan, termasuk Eks-ISIS
Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa negara Indonesia tidak punya landasan hukum yang jelas soal mengatur penghapusan status kewarganegaraan bagi warganya yang terlibat aksi terorisme dan kejahatan internasional lainnya. Sepanjang warga negara tersebut masih memenuhi syarat sebagai seorang warga negara dan sekalipun mereka pernah terlibat aksi kejahatan internasional
Indonesia tetap harus bertanggung jawab terhadap mereka. Pernyataan ini menanggapi wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas negara, terutama Warga Negara Indonesia bekas anggota ISIS. Dalam UU kewarganegaraan Indonesia, penghapusan kewarganegaraan jelas tidak ada
Sebelum memutuskan pemulangan WNI tersebut, Indonesia tidak bisa mengatakan ke dunia internasional bahwa sejumlah mantan anggota ISIS bukan warga negaranya. Apabila Indonesia menolak memulangkan warga negara tersebut, maka terdapat opsi yang bisa diambil dengan memberlakukan UU yang memungkinkan status kewarganegaraan seseorang dihapuskan.
Indonesia bisa membuat kebijakan untuk dikeluarkan dari kewarganegaraan indonesia. Apabila langkah tersebut hendak ditempuh, Indonesia bisa mencontoh Inggris atau Jerman, yang lebih dulu memberlakukan aturan penghapusan status kewarganegaraan bagi warganya yang terlibat terorisme.
Apabila aturan ini dibuat, pemerintah harus siap mendapat kecaman dari dunia internasional, sebagaimana kritik yang juga diterima pleh negara Inggris dan Jerman. Bagaimana pendapat sobat kosngosan?
Tersangka Kasus Kondensat Honggo Punya 2 Kewarganegaraan
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah mengajukan "red notice" kepada pihak Interpol dan permintaan pencabutan paspor terhadap Tersangka Kasus Kondensat Honggo. Namun sampai sekarang, Honggo masih belum juga tertangkap atau pun terdeteksi keberadaannya.
Polri sudah memintakan pencabutan paspor ke Imigrasi sejak 2 tahun lalu. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa pihaknya curiga, tersangka ini memiliki legalitas warga negara di tempatnya bersembunyi. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir diusir lantaran diakui sebagai warga negara.
Polri juga tidak tahu kalau tersangka ini punya kewarganegaraan ganda di sana. Terdapat beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat Honggo bersembunyi.
Di antaranya China, Singapura dan juga HongKong. Kalau dia diakui di sana, Polri pada akhirnya tidak bisa menangkapnya karena memang sudah memiliki kewarganeraaan resmi dinegara tersebut
Bisnis Menggiurkan dibalik Jual Beli Kewarganegaraan
Kewarganegaraan didapat ketika seseorang lahir di suatu negara, atau orang tersebut memiliki orangtua yang tinggal pada negara tertentu. Namun siapa sangka, sekarang kewarganegaraan bisa dibeli. Sekarang banyak negara yang mengizinkan orang orang memiliki kewarga negaraan ganda.
Lebih dari separuh negara di dunia sekarang punya program kewarganegaraan melalui program investasi. Industri global kewarganegaraan ini telah bernilai 25 miliar dollar per tahunnya. Sebuah angka yang cukup fantastis
Salah satu pelaku bisnis terbesar dunia di pasar yang berkembang pesat. Bisnis globalnya membantu individu kaya dan keluarga mereka memperoleh tempat tinggal atau kewarganegaraan di negara lain.
Konsep tradisional kewarganegaraan yang ada sudah "ketinggalan zaman". "Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang tersisa di dunia yang terikat dengan garis darah, atau di mana kamu dilahirkan. Seorang milyarder banyak yang berpendapat bahwa sebuah inovasi seperti membeli kewarganegaraan ini sangatlah baik.
Dia menjelaskan bahwa di mana kita dilahirkan sama sekali bukan karena keahlian atau bakat kita sendiri, melainkan "keberuntungan murni". "Apa yang salah dengan kewarganegaraan seperti keanggotaan? Apa yang salah dengan mengakui orang-orang berbakat yang akan berkontribusi terhadap negara tersebut?
Walaupun demikian, ada banyak orang yang setuju dan ada juga yang tidak. Pernyataan dari orang orang kaya ini menimbulkan kontroversi di media sosial. Lalu, bagaimana pendapat sobat kosngosan mengenai praktek membeli kewarganegaraan ini?
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mengusulkan Salam Pansila
Hariyono sebagai wakil BPIP mengatakan bahwa pengucapan salam Pancasila tidak bisa diartikan secara sempit. Salam Pancasila tidak bertujuan untuk mengganti salam keagamaan yang ada di Indonesia. Salam ini tidak berkonotasi, tidak berarti mengganti salam yang lain. Karena salam di Indonesia itu kan beragam.
Beliau memberi pemaparan dalam bedah Buku "Membela yang Lemah Demi Bangsa dan Ilmu". Menurutnya, apabila masyarakat mengucapkan Salam Pancasila, bukan berarti menghilangkan esensi pengucapan salam lain dan salam keagamaan. Adapun tujuan dari Salam Pancasila adalah karena pemerintah ingin mensosialisasikan Pancasila secara lebih luas kepada masyarakat.
Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat bahu dan lima jari, melambangkan masing-masing individu punya tanggung jawab mengamalkan 5 sila Pancasila. BPIP menginginkan bahwa ideologi Pancasila tidak dimonopoli oleh negara saja. Karena setiap masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mengamalkan sila pancasila yang ada
Adapun Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kini bernama BPIP, yaitu Megawati Soekarnoputri memperkenalkan Salam Pancasila. Beliau memperagakan "salam Pancasila" yang diajarkan oleh proklamator Ir Soekarno.
Ini dilakukannya di depan 503 mahasiswa perwakilan seluruh Indonesia yang sedang mengikuti program Penguatan Pendidikan Pancasila yang digelar oleh UKP-PIP di halaman Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat. Salam Pancasila itu yang sebenarnya, begini," ujar Megawati sambil memperagakan gerakan.
Tangan kanan Megawati posisi hormat, dengan ujung jari tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun mesti sedikit menghentak. Megawati kemudian berteriak, "salam Pancasila". Serentak, para mahasiswa melakukan persis yang diperagakan mantan presiden RI itu
Beliau melanjutkan, terdapat dokumen otentik yang menunjukkan salam tersebut diciptakan oleh Bung Karno. Bung Karno memiliki keinginan bahwa setiap warga negara secara fisik memberikan salam hormatnya satu sama lain dengan cara salam Pancasila. Akan tetapi kata Megawati, dirinya belum mengetahui tentang keberadaan dokumen tersebut.
Ideologi PDI-P berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945
Ketua Umum PDI-P yang juga mantan presiden RI wanita pertama, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa ideologi partainya adalah Pancasila 1 Juni 1945. Ideologi partai telah ditetapkan pada Kongres II PDI-P tahun 2005. Dalam Kongres II PDI-P banyak pertanyaan mengenai ideologi PDI-P. Karena itu pula, kongres menetapkan bahwa ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni yang dibacakan oleh Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1945.
Karena sering kali masih banyak yang mengatakan Pancasila 18 Agustus 1945 dan sebagainya. Pada waktu itu kita mengatakan ideologi PDI-P adalah yang dibacakan Bung Karno 1 Juni 1945. Megawati mengungkapkan hal tersebut saat berpidato dalam acara peresmian kantor baru DPP PDI-P Jakarta Pusat
Tanggal 1 Juni 2015 dijadikan sebagai momen diresmikannya kantor DPP PDI-P. Keberadaan kantor baru ini bisa lebih meningkatkan kinerja PDI-P dalam mengawal pemerintahan dan memperjuangkan program yng pro terhadap rakyat.
Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlanjut dibentuknya Tim Sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta. Kemudina sebelum disahkan pada 18 Agustus 1945, Maramis meminta perubahan dalam sila pertama. Kemudian akhirnya semua anggota Tim Sembilan sepakat memperbaiki sila pertama yang semula berbunyi "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan sila-sila yang lainnya tidak diubah
Presiden: Demokrasi kita Sudah Kebablasan
Presiden berbicara bahwa dewasa ini, banyak sekali yang bertanya kepadanya mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Pertanyaan tersebut disampaikan Presiden saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat
"Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan" ungkap Presiden.
Beliau mengatakan bahwa demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, dan juga ajaran yang bertentangan dengan ideologi pancasila.
"Penyimpangan demokrasi bisa mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA seperti yang disampaikan Pak OSO, saling memaki dan menghujat dan bila diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa Indonesia," ucap Presiden.
Salah astu kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah penegakan hukum yang tegas. Beliau meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
Baca juga : Contoh Bela Negara
Komnas HAM: Anak-anak Bisa Ikut Demonstrasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa, pelajar dibawah umur berhak mengikuti aksi unjuk rasa seperti yang ada di Jakarta dalam beberarapa waktu silam. Mereka menjelaskan bahwa salah satu kategori anak di bawah umur adalah remaja. Remaja inilah yang diperbolehkan mengikuti unjuk rasa di jalanan.
Anak-anak punya hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat. Jadi mereka juga dibagi umurnya, tidak semua anak tidak boleh menyuarakan pendapatnya, tidak boleh berkumpul.
Seorang remaja memang sudah bisa menilai apakah sesuatu berhubungan dengan kepentingan dirinya atau tidak. Remaja juga punya HAK untuk menyuarakan pendapatnya. Kategori umur ini bisa menilai apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dirinya atau tidak
Saat ini remaja yang melakukan aksi unjuk rasa bukan sebuah tindakan pidana sehingga tidak dapat dijerat hukum. Apabila ada anak-anak mengikuti aksi, tidak perlu diproses dan tidak perlu pemrosesannya masuk dalam catatan apakah dia berbuat kriminal atau tidak.
Terlepas dari soal yang lain, karena pendekatan yang tepat bagi remaja pengikut unjuk rasa dengan adanya pendampingan dan dialog. Pendekatan ini secara positif pandangan sang anak terhadap persoalan yang dihadapinya.
Publik Takut Bicara Politik dan Ditangkap oleh Polisi, Ini Tanggapan Staff Kepresidenan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan kepolisian saat aksi demonstrasi yang ramai, karena terdesak situasi lapangan. Hal ini disampaikannya menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan tren perbaikan demokrasi, khususnya pasca kerusuhan
2 indikator yaitu, muncul ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena oleh polisi. Lalu muncul rasa takut masyarakat saat berbicara mengenai politik. Berdasarkan survei, ketakutan masyarakat terhadap isu penangkapan semena-mena oleh penegak hukum menunjukkan 38 persen.
Sehingga memang ada aksi kepolisian yang ujungnya adalah mengurangi, mengurangi privasi, mengurangi kebebasan, mengurangi kemerdekaan berpendapat. Karena apa? Karena situasinya sedang high concent, kondisinya harus dikontrol dengan baik," kata Kepala Staff Kepresidenan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Beliau mengungkapkan bahwa tindakan polisi selama aksi unjuk rasa adalah dalam rangka menjaga stabilitas dan demokrasi negara. Kita selalu menyampaikan dalam konteks bagaimana menjaga stabilitas dan demokrasi.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pasca kerusuhan. Survei tersebut mengenai opini publik ini dilakukan yang menanyakan responden mengenai ketakutan masyarakat saat berbicara tentang politik pasca kerusuhan lalu.
Baca juga : Contoh Budaya Politik Indonesia
Beberapa contoh materi kliping di atas bisa kamu jadikan sebagai referensi untuk pembuatan kliping mu nantinya. Namun Ingat jangan menyalin semua materi di atas tapi buatlah sebagai bahan contoh. Karena untuk materi Kliping yang lebih fresh kamu bisa mendapatkannya di portal berita seperti detik, kompas, cnn, dan sebagainya.
Demikian beberapa contoh kliping dari kosngosan diatas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman pengunjung sekalian. Silahkan share atau bagikan artikel ini ke teman-temanmu yang ada di media sosial juga ya
Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan memang menjadi salah satu yang wajib untuk diajarkan di sekolah formal. Dengan Mengikuti pendidikan ini diharapkan para siswa bisa lebih memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kalau kita berbicara mengenai pengertian kliping, kliping adalah suatu kumpulan dari bagian-bagian buku koran atau majalah, yang digunting dan dijadikan satu memiliki suatu topik tertentu. Biasanya kliping ditempel pada kertas kemudian dikumpulkan. Ada banyak sekali contoh kliping yang bisa kamu buat, seperti kliping sejarah, ekonomi, olahraga, kliping tentang bencana alam, IPS dan materi lainnya
Lalu bagaimana cara membuat kliping yang kreatif dan unik? Kamu harus memiliki referensi yang lengkap dan membuat suatu konsep Kliping yang berbeda dari yang lainnya. Jangan hanya menggunting bagian tanpa melakukan kreasi. Jadi dalam membuat kliping juga dibutuhkan keterampilan dan kreativitas sehingga bisa menciptakan hasil Kliping yang menarik perhatian
Daftar isi
Baca dulu : Contoh Kliping Bencana Alam di Indonesia
Contoh Kliping PKN
Komnas HAM: Indonesia tidak Punya UU Menghilangkan Kewarganegaraan, termasuk Eks-ISIS
Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa negara Indonesia tidak punya landasan hukum yang jelas soal mengatur penghapusan status kewarganegaraan bagi warganya yang terlibat aksi terorisme dan kejahatan internasional lainnya. Sepanjang warga negara tersebut masih memenuhi syarat sebagai seorang warga negara dan sekalipun mereka pernah terlibat aksi kejahatan internasional
Indonesia tetap harus bertanggung jawab terhadap mereka. Pernyataan ini menanggapi wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas negara, terutama Warga Negara Indonesia bekas anggota ISIS. Dalam UU kewarganegaraan Indonesia, penghapusan kewarganegaraan jelas tidak ada
Sebelum memutuskan pemulangan WNI tersebut, Indonesia tidak bisa mengatakan ke dunia internasional bahwa sejumlah mantan anggota ISIS bukan warga negaranya. Apabila Indonesia menolak memulangkan warga negara tersebut, maka terdapat opsi yang bisa diambil dengan memberlakukan UU yang memungkinkan status kewarganegaraan seseorang dihapuskan.
Indonesia bisa membuat kebijakan untuk dikeluarkan dari kewarganegaraan indonesia. Apabila langkah tersebut hendak ditempuh, Indonesia bisa mencontoh Inggris atau Jerman, yang lebih dulu memberlakukan aturan penghapusan status kewarganegaraan bagi warganya yang terlibat terorisme.
Apabila aturan ini dibuat, pemerintah harus siap mendapat kecaman dari dunia internasional, sebagaimana kritik yang juga diterima pleh negara Inggris dan Jerman. Bagaimana pendapat sobat kosngosan?
Agnez Mo: Semua orang tahu Kewarganegaraan-ku
Penyanyi Internasional, Agnez Monica menanggapi mengenai pernyataan dirinya yang sempat menuai pro-kontra mengenai tak memiliki darah Indonesia. Dirinya mencurahkan seluruh pendapatnya kepada Deddy Corbuzier dalam channel YouTube Deddy
Deddy pun melontarkan pertanyaan kepada Agnez seputar status kewarga negaraan yang dia miliki. Apakah Indonesia atau bukan. Jadi yang Penting Darah atau Paspor Indonesia? Agnez pun mengaku heran dengan orang-orang yang bertanya demikian hanya karena melihat potongan video yang tidak utuh.
Itu pertanyaan yang sangat lucu, sepertinya semua orang tahu siapa saya, di Amerika pun tahu siapa saya, bahkan di Afrika pun tahu saya dari mana. Setiap kali dirinya di wawancara di luar negeri, sang pewawancara selalu bertanya bagaimana dirinya di Indonesia. Itu karena mereka tahu saya orang Indonesia.
Banyak yang menjadi pakar bahasa dan semuanya dipilih kata-kata saya tersebut, ucap Agnez. Misalnya gini Deddy, kamu punya temen, temen mu adalah orang Indonesia, kita tidak perlu lagi bilang kita orang Indonesia karena mereka sudah tahu kita orang Indonesia, bukan? ucapnya.
Dirinya tidak perlu lagi menjelaskan latar belakang dirinya yang sebenarnya karena orang-orang sudah banyak tahu. Contohnya lagi perempuan, saya tidak perlu kasih tahu lagi kalau saya perempuan karena mereka tahu kamu perempuan.
Tersangka Kasus Kondensat Honggo Punya 2 Kewarganegaraan
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah mengajukan "red notice" kepada pihak Interpol dan permintaan pencabutan paspor terhadap Tersangka Kasus Kondensat Honggo. Namun sampai sekarang, Honggo masih belum juga tertangkap atau pun terdeteksi keberadaannya.
Polri sudah memintakan pencabutan paspor ke Imigrasi sejak 2 tahun lalu. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa pihaknya curiga, tersangka ini memiliki legalitas warga negara di tempatnya bersembunyi. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir diusir lantaran diakui sebagai warga negara.
Polri juga tidak tahu kalau tersangka ini punya kewarganegaraan ganda di sana. Terdapat beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat Honggo bersembunyi.
Di antaranya China, Singapura dan juga HongKong. Kalau dia diakui di sana, Polri pada akhirnya tidak bisa menangkapnya karena memang sudah memiliki kewarganeraaan resmi dinegara tersebut
Bisnis Menggiurkan dibalik Jual Beli Kewarganegaraan
Kewarganegaraan didapat ketika seseorang lahir di suatu negara, atau orang tersebut memiliki orangtua yang tinggal pada negara tertentu. Namun siapa sangka, sekarang kewarganegaraan bisa dibeli. Sekarang banyak negara yang mengizinkan orang orang memiliki kewarga negaraan ganda.
Lebih dari separuh negara di dunia sekarang punya program kewarganegaraan melalui program investasi. Industri global kewarganegaraan ini telah bernilai 25 miliar dollar per tahunnya. Sebuah angka yang cukup fantastis
Salah satu pelaku bisnis terbesar dunia di pasar yang berkembang pesat. Bisnis globalnya membantu individu kaya dan keluarga mereka memperoleh tempat tinggal atau kewarganegaraan di negara lain.
Konsep tradisional kewarganegaraan yang ada sudah "ketinggalan zaman". "Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang tersisa di dunia yang terikat dengan garis darah, atau di mana kamu dilahirkan. Seorang milyarder banyak yang berpendapat bahwa sebuah inovasi seperti membeli kewarganegaraan ini sangatlah baik.
Dia menjelaskan bahwa di mana kita dilahirkan sama sekali bukan karena keahlian atau bakat kita sendiri, melainkan "keberuntungan murni". "Apa yang salah dengan kewarganegaraan seperti keanggotaan? Apa yang salah dengan mengakui orang-orang berbakat yang akan berkontribusi terhadap negara tersebut?
Walaupun demikian, ada banyak orang yang setuju dan ada juga yang tidak. Pernyataan dari orang orang kaya ini menimbulkan kontroversi di media sosial. Lalu, bagaimana pendapat sobat kosngosan mengenai praktek membeli kewarganegaraan ini?
Kliping Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mengusulkan Salam Pansila
Hariyono sebagai wakil BPIP mengatakan bahwa pengucapan salam Pancasila tidak bisa diartikan secara sempit. Salam Pancasila tidak bertujuan untuk mengganti salam keagamaan yang ada di Indonesia. Salam ini tidak berkonotasi, tidak berarti mengganti salam yang lain. Karena salam di Indonesia itu kan beragam.
Beliau memberi pemaparan dalam bedah Buku "Membela yang Lemah Demi Bangsa dan Ilmu". Menurutnya, apabila masyarakat mengucapkan Salam Pancasila, bukan berarti menghilangkan esensi pengucapan salam lain dan salam keagamaan. Adapun tujuan dari Salam Pancasila adalah karena pemerintah ingin mensosialisasikan Pancasila secara lebih luas kepada masyarakat.
Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat bahu dan lima jari, melambangkan masing-masing individu punya tanggung jawab mengamalkan 5 sila Pancasila. BPIP menginginkan bahwa ideologi Pancasila tidak dimonopoli oleh negara saja. Karena setiap masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mengamalkan sila pancasila yang ada
Adapun Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kini bernama BPIP, yaitu Megawati Soekarnoputri memperkenalkan Salam Pancasila. Beliau memperagakan "salam Pancasila" yang diajarkan oleh proklamator Ir Soekarno.
Ini dilakukannya di depan 503 mahasiswa perwakilan seluruh Indonesia yang sedang mengikuti program Penguatan Pendidikan Pancasila yang digelar oleh UKP-PIP di halaman Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat. Salam Pancasila itu yang sebenarnya, begini," ujar Megawati sambil memperagakan gerakan.
Tangan kanan Megawati posisi hormat, dengan ujung jari tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun mesti sedikit menghentak. Megawati kemudian berteriak, "salam Pancasila". Serentak, para mahasiswa melakukan persis yang diperagakan mantan presiden RI itu
Beliau melanjutkan, terdapat dokumen otentik yang menunjukkan salam tersebut diciptakan oleh Bung Karno. Bung Karno memiliki keinginan bahwa setiap warga negara secara fisik memberikan salam hormatnya satu sama lain dengan cara salam Pancasila. Akan tetapi kata Megawati, dirinya belum mengetahui tentang keberadaan dokumen tersebut.
Ideologi PDI-P berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945
Ketua Umum PDI-P yang juga mantan presiden RI wanita pertama, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa ideologi partainya adalah Pancasila 1 Juni 1945. Ideologi partai telah ditetapkan pada Kongres II PDI-P tahun 2005. Dalam Kongres II PDI-P banyak pertanyaan mengenai ideologi PDI-P. Karena itu pula, kongres menetapkan bahwa ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni yang dibacakan oleh Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1945.
Karena sering kali masih banyak yang mengatakan Pancasila 18 Agustus 1945 dan sebagainya. Pada waktu itu kita mengatakan ideologi PDI-P adalah yang dibacakan Bung Karno 1 Juni 1945. Megawati mengungkapkan hal tersebut saat berpidato dalam acara peresmian kantor baru DPP PDI-P Jakarta Pusat
Tanggal 1 Juni 2015 dijadikan sebagai momen diresmikannya kantor DPP PDI-P. Keberadaan kantor baru ini bisa lebih meningkatkan kinerja PDI-P dalam mengawal pemerintahan dan memperjuangkan program yng pro terhadap rakyat.
Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlanjut dibentuknya Tim Sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta. Kemudina sebelum disahkan pada 18 Agustus 1945, Maramis meminta perubahan dalam sila pertama. Kemudian akhirnya semua anggota Tim Sembilan sepakat memperbaiki sila pertama yang semula berbunyi "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan sila-sila yang lainnya tidak diubah
Semangat Kebangsaan Harus Dibangkitkan dari Sekolah
Perwujudan semangat kebangsaan dan pemahaman kebhinekaan bisa ditanamkan pada kegiatan sekolah. Seperti penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti. Selama berjalannya Wajib Belajar 12 Tahun, generasi muda di Indonesia tumbuh dengan mental nasionalisme kuat.
"Peraturan ini akan sangat bermanfaat sebagai pendidikan yang komprehensif dalam menumbuhkan karakter bangsa yang kuat. Perapkannya dapat disesuaikan dengan budaya masyarakat sekitar sekolah" kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Banyak sekolah di Indonesia yang punya semangat kebangsaan yang baik. Akan lebih baik lagi jika hal tersebut dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional, sehingga sekolah memiliki panduan yang dapat mereka ikuti.
Contoh kegiatan yang dianjurkan seperti setiap memulai hari pembelajaran, guru dan murid menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", upacara bendera setiap hari Senin dan bisa juga pengajaran lagu nasional dan daerah kepada para murid.
Selain memahami perjuangan kemerdekaan, sobat kosngosan juga dapat mempelajari kemajemukan yang menjadi kekayaan bangsa. Semangat persatuan dan toleransi bisa tumbuh. Selain itu peraturan ini juga bisa meneningkatkan intensitas komunikasi antara orang tua dan guru sebagai mitra dalam mendidik anak.
Karena kecerdasan anak tidak hanya mencakup akademis, tetapi juga mental, spiritual, dan perilaku. Masyarakat Indonesia membutuhkan yang namanya peraturan sebagai pedoman. Inisiatif pemerintah untuk mengajak masyarakat kembali pada kebhinekaan lewat pendidikan merupakan suatu kewajiban
Kliping Demokrasi
Presiden: Demokrasi kita Sudah Kebablasan
Presiden berbicara bahwa dewasa ini, banyak sekali yang bertanya kepadanya mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Pertanyaan tersebut disampaikan Presiden saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat
"Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan" ungkap Presiden.
Beliau mengatakan bahwa demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, dan juga ajaran yang bertentangan dengan ideologi pancasila.
"Penyimpangan demokrasi bisa mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA seperti yang disampaikan Pak OSO, saling memaki dan menghujat dan bila diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa Indonesia," ucap Presiden.
Salah astu kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah penegakan hukum yang tegas. Beliau meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
Baca juga : Contoh Bela Negara
Kliping HAM
Komnas HAM: Anak-anak Bisa Ikut Demonstrasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa, pelajar dibawah umur berhak mengikuti aksi unjuk rasa seperti yang ada di Jakarta dalam beberarapa waktu silam. Mereka menjelaskan bahwa salah satu kategori anak di bawah umur adalah remaja. Remaja inilah yang diperbolehkan mengikuti unjuk rasa di jalanan.
Anak-anak punya hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat. Jadi mereka juga dibagi umurnya, tidak semua anak tidak boleh menyuarakan pendapatnya, tidak boleh berkumpul.
Seorang remaja memang sudah bisa menilai apakah sesuatu berhubungan dengan kepentingan dirinya atau tidak. Remaja juga punya HAK untuk menyuarakan pendapatnya. Kategori umur ini bisa menilai apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dirinya atau tidak
Saat ini remaja yang melakukan aksi unjuk rasa bukan sebuah tindakan pidana sehingga tidak dapat dijerat hukum. Apabila ada anak-anak mengikuti aksi, tidak perlu diproses dan tidak perlu pemrosesannya masuk dalam catatan apakah dia berbuat kriminal atau tidak.
Terlepas dari soal yang lain, karena pendekatan yang tepat bagi remaja pengikut unjuk rasa dengan adanya pendampingan dan dialog. Pendekatan ini secara positif pandangan sang anak terhadap persoalan yang dihadapinya.
Kliping Politik
Publik Takut Bicara Politik dan Ditangkap oleh Polisi, Ini Tanggapan Staff Kepresidenan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan kepolisian saat aksi demonstrasi yang ramai, karena terdesak situasi lapangan. Hal ini disampaikannya menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan tren perbaikan demokrasi, khususnya pasca kerusuhan
2 indikator yaitu, muncul ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena oleh polisi. Lalu muncul rasa takut masyarakat saat berbicara mengenai politik. Berdasarkan survei, ketakutan masyarakat terhadap isu penangkapan semena-mena oleh penegak hukum menunjukkan 38 persen.
Sehingga memang ada aksi kepolisian yang ujungnya adalah mengurangi, mengurangi privasi, mengurangi kebebasan, mengurangi kemerdekaan berpendapat. Karena apa? Karena situasinya sedang high concent, kondisinya harus dikontrol dengan baik," kata Kepala Staff Kepresidenan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Beliau mengungkapkan bahwa tindakan polisi selama aksi unjuk rasa adalah dalam rangka menjaga stabilitas dan demokrasi negara. Kita selalu menyampaikan dalam konteks bagaimana menjaga stabilitas dan demokrasi.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pasca kerusuhan. Survei tersebut mengenai opini publik ini dilakukan yang menanyakan responden mengenai ketakutan masyarakat saat berbicara tentang politik pasca kerusuhan lalu.
Baca juga : Contoh Budaya Politik Indonesia
Kata Penutup
Beberapa contoh materi kliping di atas bisa kamu jadikan sebagai referensi untuk pembuatan kliping mu nantinya. Namun Ingat jangan menyalin semua materi di atas tapi buatlah sebagai bahan contoh. Karena untuk materi Kliping yang lebih fresh kamu bisa mendapatkannya di portal berita seperti detik, kompas, cnn, dan sebagainya.
Demikian beberapa contoh kliping dari kosngosan diatas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman pengunjung sekalian. Silahkan share atau bagikan artikel ini ke teman-temanmu yang ada di media sosial juga ya
