50 Contoh Soal dan Jawaban Tes Kompetensi Bidang TKB Pertanahan 2019
Melamar menjadi PNS memang menjadi impian kebanyakan orang. Selain memiliki gaji yang lumayan, menjadi aparatur sipil negara juga sudah terjamin kehidupan masa depannya. Dan biasanya dengan berprofesi PNS para orangtua lebih bangga dan merasa berhasil dalam menyekolahkan anak anak mereka. Dan kali ini kosngosan akan memberikan beberapa contoh soal dan jawaban untuk tes kompetensi bidang pertanahan yang akan berguna bagi kamu yang mendaftar di kementrian agraria dan tata ruang / Badan Pertanahan Nasional.
Terlepas dari tingginya minat enterpreneur kaum milenial sekarang ini, PNS sudah menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang mendambakan gaji pasti dan masa depan cerah. Oleh karena kamu akan menjadi PNS, maka kamu diwajibkan mengikuti tes CPNS yang memiliki sistem dan mekanisme online.
CAT CPNS merupakan sistem terbaru yang berbasis online dimana setiap peserta pendaftar akan mengikuti beberapa seleksi yang terdiri dari TKD (Tes Kompetensi Dasar), TKB (Tes Kompetensi Bidang) dan selanjutnya mengikuti tahapan wawancara.
Tes Kompetensi Dasar terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 22/2017 disebutkan passing grade untuk tahun ini adalah 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Lihat juga : 40 Contoh soal dan jawaban Tes Karakteristik Pribadi CPNS Terbaru
50 Soal jawan Tes Wawasan Kebangsaan untuk CPNS Terbaru
Setelah itu kamu akan mengikuti TKB sesuai dengan bidang dan instansi yang kamu lamar. Dan berhubung kali ini mimin hendak melamar di Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, maka mimin dengan senang hati akan memberikan beberapa prediksi soal TKB yang mungkin akan berguna buat kamu.
Langsung saja kamu bisa mengikuti latihan soal soal dibawah ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menghadapi TKB nantinya ya!
01. Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang dimaksud dalam kriteria 4 (K4) adalah
A. penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuankepada semua pihak yang bersengketa.
B. penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikathak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
C. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
D. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.
E. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan
02. Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali
A. Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
B. Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
C. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
D. Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
E. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus
03.Secara garis besar Tipologi kasus pertanahan dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut kecuali
A. Penguasaan tanah tanpa hak
B. Sengketa batas
C. Jual satu kali dalam setahun
D. Sertipikat ganda
E. Akta Jual Beli Palsu
04. Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas disebut
A. Kekeliruan penunjukan batas
B. Sengketa batas
C. Penguasaan tanah tanpa hak
D. Sengketa waris
E. Tumpang tindih
05. Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak keagrariaan, berikut adalah contohnya kecuali
A. Hak Milik
B. Hak Guna Bangunan
C. Hak Guna Kelompok
D. Hak Guna Usaha
06. Sengketa tanah antara lain sebagai berikut, kecuali
A. sengketa administratif
B. sengketa perdata
C. sengketa pidana
D. Sengketa konsumsif
E. Sengketa mengenai pemilikan, transaksi
07. Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan termasuk
A. Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat secara cepat
B. Perebutan wilayah kekuasaan tanah/hak milik
C. Sengketa tanah, bangunan pemerintah yang menempati wilayah tanah rakyat
D. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI
E. Segala bentuk yang berhubungan dengan tanah yang diadukan oleh masyarakat ke BPN
08. Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali
A. PENGUKURAN DALAM RANGKA KEGIATAN INVENTARISASI / PENGADAAN TANAH
B. PENGUKURAN BIDANG UNTUK KEPERLUAN PENGEMBALIAN BATAS
C. PENGUKURAN UNTUK KEPENTINGAN LAPORAN TAHUNAN
D. PENGUKURAN ATAS PERMINTAAN INSTANSI DAN / ATAU MASYARAKAT UNTUK MENGETAHUI LUAS TANAH
E. PENGUKURAN DALAM RANGKA PEMBUATAN PETA SITUASI LENGKAP (TOPOGRAFI)
09. Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas beberapa nomengklatur, kecuali
A. Sekretariat Jenderal
B. Direktorat Jenderal Tata Ruang
C. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan
D. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan
E. Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa
10. Beberapa penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut kecuali
A. Harga tanah yang meningkat dengan cepat
B. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya
C. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah
D. Perebutan hak milik berdasarkan warisan turun temurun tanpa bukti jelas
E. pengadaan tanah untuk pembangunan: pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah
11. Salah satu fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menjawab tantangan era Teknologi Informasi adalah dengan meluncurkan layanan online untuk mengecek sertipikat yang bernama
A. BPN Mobile
B. Aplikasi Sentuh Tanahku
C. Sertipikat Online
D. Tanah Online
12. Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu
A. Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Indonesia
B. Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Indonesia
C. Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
D. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
E. Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
13. Warna Kuning Emas yang ada di dalam logo Badan Pertanahan Nasional memiliki makna simboli yang berarti
A. bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh
B. kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran
C. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
D. bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI
E. kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan
14. wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara digambarkan
A. Gambar 4 (empat) butir padi
B. Gambar sumbu
C. Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi
D. Gambar garis tegak lurus
E. Gambar lingkaran bumi
15. Dalam logo Badan Pertanahan Nasional terdapat gambar 4 (empat) butir padi yang melambangkan
A. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
B. sumber penghidupan manusia
C. Kemakmuran dan kesejahteraan
D. poros keseimbangan
E. agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI
16. Sejak didirikan pada tahun 2005, pertanahan nasional dikembangkan atas dasar 4 prinsip pengelolaan sebagai berikut kecuali
A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat,
B. Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah,
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia,
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial
17. Berikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali
A. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
B. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
C. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
D. Menciptakan tenaga peneli dibidang pertanahan
E. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah
18. 4 Prinsip pertahan nasional meliputi, kecuali
A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat
B. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat
19. Dalam melaksanakan fungsinya, BPN menjalankan beberapa program pertanahan, antara lain sebagai berikut kecuali
A. Prona
B. Perpajakan
C. Redistribusi
D. IP4T
E. UKM
20. Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat dalam
A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980
B. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961
C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980
21. Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ditetapkan dalam
A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987
D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 mengatur mengenai
A. Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
B. Perwakafan Tanah Milik
C. Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
D. Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
E. Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api
23. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan didalam
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 membahas tentang
A. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
B. Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
C. Perumahan Dan Pemukiman
D. Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
E. Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
25. Undang-undang yang mengatur mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu ....
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
E. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995
26. Ketentuan pasal 16, dijumpai lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak–hak yang dimaksud antara lain, kecuali
A. Hak gadai
B. Hak usaha bagi hasil
C. Hak menumpang
D. Hak sewa untuk usaha pertanian
E. Hak pemanfaatan lahan kosong
27. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan di
A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
C. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999
D. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999
E. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 mencakup peraturan tentang
A. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
B. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
C. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
D. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
E. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
29. Peraturan terkait pendaftaran tanah dan lahan diatur dalam
A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985
C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992
D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999
E. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987
30. Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut
A. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
B. Tanah pemerintah
C. Tanah sertifikasi
D. Tanah warisan
E. Tanah hasil sita
31. Segala persoalan Hukum Tanah di Indonesia diatur dalam ketentuan
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
D. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
E. UU No. 14 Tahun 1960
32. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut juga
A. Pendaftaran tanah secara sistematik
B. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. Pendaftaran tanah secara sporadik
D. yuridis
E. Ajudikasi
33. Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu disebut
A. Pengacara
B. Konsultan pertanahan
C. Ahli hukum tanah
D. Pejabat Pembuat Akta Tanah
E. Notaris
34. Berikut adalah pengertian dari surat ukur yaitu
A. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistimpenomoran.
B. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
C. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah
D. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
E. surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
35. Pendaftaran tanah secara sporadik artinya adalah
A. kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran
B. kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
D. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
E. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal
36. Yang dimaksud sebagai idata yuridis tanah adalah sebagai berikut
A. keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
B. keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
C. keterangan mengenai tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
D. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian
E. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran
37. Berikut adalah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yaitu
A. Sistem pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat
B. Tanah masyarakat yang didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk disahkan menjadi hak milik
C. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lainlain
D. Kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka mendaftarkan hak milik tanah
E. Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah tertentu
38. Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu
A. verponding
B. erfpacht
C. verponding
D. egindom
E. Swapercht
39. Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama
A. Tanah Absentee
B. Tanah Swapraja
C. Tanah eigendom
D. Tanah negara
E. Tanah warisan budaya
40. Tanah pertanian yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang bedomisili di luar disebut juga
A. Tanah eigendom
B. Tanah Swapraja
C. Tanah Absentee
D. Verponding
E. Erfpacht
41. Beberapa penyebab hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah sebagai berikut, kecuali
A. Penyerahan sukarela oleh pemiliknya
B. Tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu
C. Tanah tersebut musnah karena bencana alam
D. Pencabutan hak oleh Negara
E. Dokumen SHM hilang atau rusak
42. Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif adalah sebagai berikut kecuali
A. Hak Sewa di atas tanah Hak Milik / HGB / HGU (right of lease building)
B. Hak tanah bersama
C. Hak Sewa atas tanah pertanian
D. Hak usaha bagi hasil
E. Hak menumpang (Hak Numpang Karang)
43. Yang dimaksud dengan Hak milik atau Sertipikat Hak Milik secara teoritis adalah sebagai berikut
A. Hak individualprimer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut
B. Hak individu atau kelompok atas suatu lahan kosong yang ditetapkan oleh pemerintah
C. Bukti kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung didalammnya
D. Dokumen milik pribadi yang membuktikan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang legal secara hukum
44. Salah satu Terobosan dan Inovasi dalam Renstra Kementrian ATR BPN di tahun 2018 dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut
A. Outlet yang menyebar di tiap kecamatan
B. Pengadaan online services
C. Sertifikasi tanah wakaf
D. Peluncuran 7 layanan utama
45. Sebutkan visi yang terkandung didalam renstra 2015-2019
A. Tercapainya Kesejahteraan dan Kemandirian dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0
B. Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
C. Meningkatkan Kesejahteraan dan Meminimalisir konflik Agraria
D. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan Bersama
46. Misi yang menjadi tujuan untuk mewujudkan visi dalam renstra 2015 - 2019 diantaranya kecuali,
A. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
B. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri
C. Memperkecil konflik suku dan ras dan menjunjung tinggi pluralisme
D. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
47. Keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden diidentifikasi oleh BPN RI sebagai berikut, kecuali
A. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kosong
C. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
D. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
48. Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai berikut kecuali,
A. Penyiapan model-model penanganan sengketa
B. Inisiasi peradilan pertanahan
C. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan
D. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa
E. Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah baru
49. Peraturan Undang Undang 26 Tahun 2007 membahas tentang
A. Manajemen konflik lahan
B. Penataan Ruang
C. Pengaturan Hak Milik
D. Pencabutan Hak Milik
50. Undang Undang nomor 26 tahun 2008 membahas tentang
A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
B. Penyelenggaraan Penataan Ruang
C. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum
D. Pengadaan Tanah untuk Perkebunan
Lihat juga : Baca Tips Lulus CPNS dengan Mudah Tahun Ini
Sekianlah pembahasan soal mengenai Tes Kompetensi Bidang TKB Pertanahan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu yang sudah lulus TKD dan akan mengikuti TKB selanjutnya. Semoga sukses dan diterima masuk di Badan Pertanahan Nasional ya! Silahkan share tulisan ini bila kamu rasa bermanfaat untuk yang lain.
Terlepas dari tingginya minat enterpreneur kaum milenial sekarang ini, PNS sudah menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang mendambakan gaji pasti dan masa depan cerah. Oleh karena kamu akan menjadi PNS, maka kamu diwajibkan mengikuti tes CPNS yang memiliki sistem dan mekanisme online.
CAT CPNS merupakan sistem terbaru yang berbasis online dimana setiap peserta pendaftar akan mengikuti beberapa seleksi yang terdiri dari TKD (Tes Kompetensi Dasar), TKB (Tes Kompetensi Bidang) dan selanjutnya mengikuti tahapan wawancara.
Tes Kompetensi Dasar terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 22/2017 disebutkan passing grade untuk tahun ini adalah 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Lihat juga : 40 Contoh soal dan jawaban Tes Karakteristik Pribadi CPNS Terbaru
50 Soal jawan Tes Wawasan Kebangsaan untuk CPNS Terbaru
Setelah itu kamu akan mengikuti TKB sesuai dengan bidang dan instansi yang kamu lamar. Dan berhubung kali ini mimin hendak melamar di Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, maka mimin dengan senang hati akan memberikan beberapa prediksi soal TKB yang mungkin akan berguna buat kamu.
Kumpulan soal dan jawaban Tes Kompetensi Bidang Pertanahan Terbaru
Langsung saja kamu bisa mengikuti latihan soal soal dibawah ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menghadapi TKB nantinya ya!
01. Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang dimaksud dalam kriteria 4 (K4) adalah
A. penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuankepada semua pihak yang bersengketa.
B. penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikathak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
C. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
D. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.
E. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan
02. Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali
A. Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
B. Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
C. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
D. Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
E. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus
03.Secara garis besar Tipologi kasus pertanahan dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut kecuali
A. Penguasaan tanah tanpa hak
B. Sengketa batas
C. Jual satu kali dalam setahun
D. Sertipikat ganda
E. Akta Jual Beli Palsu
04. Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas disebut
A. Kekeliruan penunjukan batas
B. Sengketa batas
C. Penguasaan tanah tanpa hak
D. Sengketa waris
E. Tumpang tindih
05. Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak keagrariaan, berikut adalah contohnya kecuali
A. Hak Milik
B. Hak Guna Bangunan
C. Hak Guna Kelompok
D. Hak Guna Usaha
06. Sengketa tanah antara lain sebagai berikut, kecuali
A. sengketa administratif
B. sengketa perdata
C. sengketa pidana
D. Sengketa konsumsif
E. Sengketa mengenai pemilikan, transaksi
07. Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan termasuk
A. Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat secara cepat
B. Perebutan wilayah kekuasaan tanah/hak milik
C. Sengketa tanah, bangunan pemerintah yang menempati wilayah tanah rakyat
D. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI
E. Segala bentuk yang berhubungan dengan tanah yang diadukan oleh masyarakat ke BPN
08. Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali
A. PENGUKURAN DALAM RANGKA KEGIATAN INVENTARISASI / PENGADAAN TANAH
B. PENGUKURAN BIDANG UNTUK KEPERLUAN PENGEMBALIAN BATAS
C. PENGUKURAN UNTUK KEPENTINGAN LAPORAN TAHUNAN
D. PENGUKURAN ATAS PERMINTAAN INSTANSI DAN / ATAU MASYARAKAT UNTUK MENGETAHUI LUAS TANAH
E. PENGUKURAN DALAM RANGKA PEMBUATAN PETA SITUASI LENGKAP (TOPOGRAFI)
09. Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas beberapa nomengklatur, kecuali
A. Sekretariat Jenderal
B. Direktorat Jenderal Tata Ruang
C. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan
D. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan
E. Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa
10. Beberapa penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut kecuali
A. Harga tanah yang meningkat dengan cepat
B. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya
C. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah
D. Perebutan hak milik berdasarkan warisan turun temurun tanpa bukti jelas
E. pengadaan tanah untuk pembangunan: pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah
11. Salah satu fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menjawab tantangan era Teknologi Informasi adalah dengan meluncurkan layanan online untuk mengecek sertipikat yang bernama
A. BPN Mobile
B. Aplikasi Sentuh Tanahku
C. Sertipikat Online
D. Tanah Online
12. Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu
A. Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Indonesia
B. Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Indonesia
C. Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
D. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
E. Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
13. Warna Kuning Emas yang ada di dalam logo Badan Pertanahan Nasional memiliki makna simboli yang berarti
A. bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh
B. kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran
C. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
D. bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI
E. kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan
14. wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara digambarkan
A. Gambar 4 (empat) butir padi
B. Gambar sumbu
C. Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi
D. Gambar garis tegak lurus
E. Gambar lingkaran bumi
15. Dalam logo Badan Pertanahan Nasional terdapat gambar 4 (empat) butir padi yang melambangkan
A. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
B. sumber penghidupan manusia
C. Kemakmuran dan kesejahteraan
D. poros keseimbangan
E. agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI
16. Sejak didirikan pada tahun 2005, pertanahan nasional dikembangkan atas dasar 4 prinsip pengelolaan sebagai berikut kecuali
A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat,
B. Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah,
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia,
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial
17. Berikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali
A. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
B. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
C. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
D. Menciptakan tenaga peneli dibidang pertanahan
E. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah
18. 4 Prinsip pertahan nasional meliputi, kecuali
A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat
B. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat
19. Dalam melaksanakan fungsinya, BPN menjalankan beberapa program pertanahan, antara lain sebagai berikut kecuali
A. Prona
B. Perpajakan
C. Redistribusi
D. IP4T
E. UKM
20. Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat dalam
A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980
B. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961
C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980
21. Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ditetapkan dalam
A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987
D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 mengatur mengenai
A. Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
B. Perwakafan Tanah Milik
C. Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
D. Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
E. Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api
23. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan didalam
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 membahas tentang
A. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
B. Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
C. Perumahan Dan Pemukiman
D. Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
E. Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
25. Undang-undang yang mengatur mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu ....
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
E. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995
26. Ketentuan pasal 16, dijumpai lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak–hak yang dimaksud antara lain, kecuali
A. Hak gadai
B. Hak usaha bagi hasil
C. Hak menumpang
D. Hak sewa untuk usaha pertanian
E. Hak pemanfaatan lahan kosong
27. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan di
A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
C. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999
D. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999
E. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 mencakup peraturan tentang
A. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
B. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
C. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
D. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
E. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
29. Peraturan terkait pendaftaran tanah dan lahan diatur dalam
A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985
C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992
D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999
E. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987
30. Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut
A. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
B. Tanah pemerintah
C. Tanah sertifikasi
D. Tanah warisan
E. Tanah hasil sita
31. Segala persoalan Hukum Tanah di Indonesia diatur dalam ketentuan
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
D. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
E. UU No. 14 Tahun 1960
32. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut juga
A. Pendaftaran tanah secara sistematik
B. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. Pendaftaran tanah secara sporadik
D. yuridis
E. Ajudikasi
33. Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu disebut
A. Pengacara
B. Konsultan pertanahan
C. Ahli hukum tanah
D. Pejabat Pembuat Akta Tanah
E. Notaris
34. Berikut adalah pengertian dari surat ukur yaitu
A. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistimpenomoran.
B. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
C. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah
D. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
E. surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
35. Pendaftaran tanah secara sporadik artinya adalah
A. kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran
B. kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
D. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
E. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal
36. Yang dimaksud sebagai idata yuridis tanah adalah sebagai berikut
A. keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
B. keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
C. keterangan mengenai tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
D. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian
E. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran
37. Berikut adalah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yaitu
A. Sistem pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat
B. Tanah masyarakat yang didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk disahkan menjadi hak milik
C. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lainlain
D. Kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka mendaftarkan hak milik tanah
E. Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah tertentu
38. Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu
A. verponding
B. erfpacht
C. verponding
D. egindom
E. Swapercht
39. Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama
A. Tanah Absentee
B. Tanah Swapraja
C. Tanah eigendom
D. Tanah negara
E. Tanah warisan budaya
40. Tanah pertanian yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang bedomisili di luar disebut juga
A. Tanah eigendom
B. Tanah Swapraja
C. Tanah Absentee
D. Verponding
E. Erfpacht
41. Beberapa penyebab hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah sebagai berikut, kecuali
A. Penyerahan sukarela oleh pemiliknya
B. Tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu
C. Tanah tersebut musnah karena bencana alam
D. Pencabutan hak oleh Negara
E. Dokumen SHM hilang atau rusak
42. Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif adalah sebagai berikut kecuali
A. Hak Sewa di atas tanah Hak Milik / HGB / HGU (right of lease building)
B. Hak tanah bersama
C. Hak Sewa atas tanah pertanian
D. Hak usaha bagi hasil
E. Hak menumpang (Hak Numpang Karang)
43. Yang dimaksud dengan Hak milik atau Sertipikat Hak Milik secara teoritis adalah sebagai berikut
A. Hak individualprimer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut
B. Hak individu atau kelompok atas suatu lahan kosong yang ditetapkan oleh pemerintah
C. Bukti kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung didalammnya
D. Dokumen milik pribadi yang membuktikan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang legal secara hukum
44. Salah satu Terobosan dan Inovasi dalam Renstra Kementrian ATR BPN di tahun 2018 dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut
A. Outlet yang menyebar di tiap kecamatan
B. Pengadaan online services
C. Sertifikasi tanah wakaf
D. Peluncuran 7 layanan utama
45. Sebutkan visi yang terkandung didalam renstra 2015-2019
A. Tercapainya Kesejahteraan dan Kemandirian dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0
B. Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
C. Meningkatkan Kesejahteraan dan Meminimalisir konflik Agraria
D. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan Bersama
46. Misi yang menjadi tujuan untuk mewujudkan visi dalam renstra 2015 - 2019 diantaranya kecuali,
A. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
B. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri
C. Memperkecil konflik suku dan ras dan menjunjung tinggi pluralisme
D. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
47. Keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden diidentifikasi oleh BPN RI sebagai berikut, kecuali
A. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kosong
C. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
D. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
48. Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai berikut kecuali,
A. Penyiapan model-model penanganan sengketa
B. Inisiasi peradilan pertanahan
C. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan
D. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa
E. Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah baru
49. Peraturan Undang Undang 26 Tahun 2007 membahas tentang
A. Manajemen konflik lahan
B. Penataan Ruang
C. Pengaturan Hak Milik
D. Pencabutan Hak Milik
50. Undang Undang nomor 26 tahun 2008 membahas tentang
A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
B. Penyelenggaraan Penataan Ruang
C. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum
D. Pengadaan Tanah untuk Perkebunan
Lihat juga : Baca Tips Lulus CPNS dengan Mudah Tahun Ini
Sekianlah pembahasan soal mengenai Tes Kompetensi Bidang TKB Pertanahan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu yang sudah lulus TKD dan akan mengikuti TKB selanjutnya. Semoga sukses dan diterima masuk di Badan Pertanahan Nasional ya! Silahkan share tulisan ini bila kamu rasa bermanfaat untuk yang lain.
